Nasib Politik Kebangsaan NU

Nasib Politik Kebangsaan NU

Oleh Imam Ghazali Said

“Berkah” reformasi, antara lain, tokoh-tokoh NU dapat menduduki
jabatan terhomat di negeri ini. Baik jabatan elite parpol yang tumbuh
bak jamur di musim hujan maupun jabatan di pemerintahan pada semua
tingkat; legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Tokoh NU pernah jadi presiden (Gus Dur) dan wakil presiden (Hamzah
Haz dan Jusuf Kalla), wakil ketua DPR (Muhaimin Iskandar, Khofifah
Indar Prawansa), wakil ketua MA (M. Taufiq), hakim Mahkamah
Konstutusi (Mahfud M.D.), untuk menyebut beberapa contoh.

Di beberapa daerah, terutama Jatim dan Jateng, elite NU “ramai-ramai”
menjadi cagub dan cawagub. Ada pula yang sudah berhasil memenangkan
pilbub langsung sebagai bupati dan wakil bupati.

Pertanyaannya, apakah jabatan-jabatan penting tersebut diraih melalui
pintu PKB? Ternyata tidak. Gus Dur jadi presiden lebih banyak
didukung Poros Tengah yang dimotori Amin Rais yang memimpin PAN.
Hamzah Haz jadi Wapres karena didukung PPP yang berkoalisi dengan
PDIP. Jusuf Kalla jadi Wapres karena ditarik oleh Partai Demokrat.

Mayoritas cabup dan cawabup yang diusung PKB (terutama di Jatim)
malah “keok” oleh cabup/cawabup partai lain. Di Jabar cagub/cawagub
koalisi PKB, PDIP, dan PPP yang menampilkan Agum Gumelar dan ketua NU
Jabar “keok” di hadapan cagub PKS-PAN.

Timbul Pertanyaan

Fakta-fakta di atas menimbulkan pertanyaan, sejauh mana daya rekat
ideologis-politis dan kultural antara NU dan PKB? Sudah jadi realita,
warga NU tersebar ke berbagai kekuatan parpol. Kita dapat mengamati,
hampir pada semua parpol yang berbasis ideologi Islam dan
nasionalisme kebangsaan, pasti salah seorang di antara mereka adalah
warga NU.

Realita itu menunjukkan warga NU secara faktual tidak bisa
dimobilisir untuk berkonsensus secara utuh untuk menyikapi persoalan-
persoalan yang bersifat politis. Ini tidak hanya terjadi pada tataran
warga akar rumput dengan ikatan kulturalnya yang sangat kuat. Gejala
demikian juga terjadi pada elite-elite NU, baik yang memimpin parpol,
ormas dan LSM, juga terjadi di internal induk organisasi NU sendiri.

Sikap terhadap “kebrutalan” FPI, misalnya, tidak membuat elite NU
bersatu. Demikian juga sikap terhadap “penyimpangan” teologi
Ahmadiyah tidak membuat seluruh elite PB NU bersatu.

Diferensiasi sikap di internal PB NU berakibat tampilan organisasi
baik secara politis maupun kultural “kurang wibawa”. NU tidak mampu
menjadi kekuatan penyeimbang kebijakan negara. Suara formal NU tidak
banyak berpengaruh terhadap keluarnya SKB Ahmadiyah. Bahkan, NU
terbawa arus mengikuti cara berpikir “Islam kanan” untuk mencapai
tujuannya.

Lalu, apa langkah yang perlu dilakukan NU struktural untuk
meningkatkan wibawa organisasi? Kemudian, apa dan bagaimana cara
melakukan reformasi internal PKB dalam menghadapi “carut-marut” warga
NU tersebut?

Kondisi yang sangat memprihatinkan itu ditambah dengan perpecahan dan
konflik yang mendera PKB sepanjang sejarahnya dan tidak ada tanda-
tanda akan segera selesai. Prediksi sementara; kubu mana pun (Cak
Imin atau Gus Dur) yang menang akan berpengaruh terhadap perolehan
suara dan kursi PKB di DPR pada Pemilu 2009.

Perumusan Visi Politik

Diakui atau tidak, NU punya hubungan historis kultural, ideologis dan
fungsional dengan sejumlah parpol (terutama PPP, PKB, PNUI, PKNU,
dll). Karena itu, NU harus bisa bekerja sinergis dengan parpol
tersebut. Politik “Islam dalam bingkai kebangsaan” yang menjadi
andalan ideologi NU seharusnya diimplementasikan oleh partai-partai
itu dalam visi dan misi parpol dan diperjuangkan dalam sidang-sidang
parlemen. Tentu, koordinasi dan penggalangan kekuatan harus muncul
dari NU sebagai “bapak”.

Di situlah pentingnya elite NU dalam semua hierarki untuk
bersikap “bijak” dan mengayomi semua kekuatan politik yang punya
suara di parlemen. Perekat “Islam dan kebangsaan” harus menjadi
prioritas utama perjuangan semua parpol yang berbasis warga NU.
Dengan demikian, akan terjadi koalisi strategis antarpolitisi NU yang
tersebar dalam beberapa parpol, termasuk Golkar dan PDIP.

Perkembangan “gerakan Islam baru” yang condong ke “kanan” mestinya
menjadi motivator agar segera merealisasikan koalisi politisi NU.
Sebab, negara dengan konstitusinya yang secara eksplisit mengakui
kebhinnekaan ini harus terus didialogkan dengan perkembangan zaman
tanpa mengubah substansinya.

Sangat disayangkan politisi NU, bahkan petinggi NU sendiri, mengikuti
gelombang arus “Islam kanan” tersebut ketika menghadapi tuntutan
pembubaran JAI. Padahal, JAI bukan gerakan dan organisasi yang baru
lahir. Organisasi ini tumbuh dan berdiri beriringan dengan berdirinya
NU pada 1920-an. Dan telah terjadi dialog intensif di internal
gerakan-gerakan Islam waktu itu.

Hasilnya? Mereka saling “menyalahkan” ; tapi tidak saling mengafirkan.
Mereka ikut berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan republik
tercinta ini.

Mestinya, NU memelopori politik kebangsaan seperti yang sering
didengungkan; mengayomi dan berdakwah secara lemah lembut; bukan
mendukung pengafiran, pemurtadan, dan pembubaran; dengan
alasan “penodaan agama”.

Mengapa istilah penodaan agama baru muncul sekarang seirama dengan
fatwa MUI, HTI, FPI, dan MMI ? Bukankah organisasi-organisa si ini
baru berdiri (kecuali MUI) di era reformasi? Mengapa NU,
Muhammadiyah, dan Persis tidak memurtadkan JAI sejak awal berdirinya?
Apakah JAI dulu lurus dan sekarang menyimpang?

Juga apakah ulama sekelas KH. Hasyim Asy’ari, KH A. Dahlan (yang
putranya, Irfan Dahlan) menjadi mubalig JAI, dan Ustad A. Hassan itu
bodoh dan pengecut sehingga tidak berani mengeluarkan fatwa murtad
dan kafir pada JAI? Ini harus dijawab oleh elite NU, terutama yang
merangkap jabatan di MUI dan FPI?

Info di PB NU menyatakan, manuver elite NU yang cenderung mengikuti
irama “Islam kanan” dalam menghadapi berbagai isu, seperti APP, JAI,
dan FPI, itu bukan “murni sikap politik kebangsaan NU”, tetapi karena
didorong “persaingan pengaruh” dengan Gus Dur.

Jika betul, saya sebagai kader NU sangat sedih. Sebab,
ideologi “politik kebangsaan” yang intinya berjuang untuk menegakkan
Islam yang ramah di negeri tercinta ini dinodai kepentingan pribadi
yang semestinya tak terjadi.

NU harus kembali pada jati dirinya mengawal Islam Ahlussunnah wal-
Jamaah yang tak mudah memurtadkan komunitas yang berikrar dua kalimat
syahadat, salat, puasa, dan haji, seperti sikap moderat yang
ditunjukkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy’ari dalam kitab Maqalat al-
Islamiyin dan sikap Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab al-Istishad
fi al-I’tiqad.

Letak kesalahan mendasar sikap NU terhadap suatu aliran teologis
adalah ma’khodz-nya yang serba fikih. Semestinya, jika yang dihadapi
itu aliran teologis, yang cenderung sufistik, maka kitab-kitab
teologis/kalam dan karya-karya tasawuf yang menjadi rujukan.

Jika yang terakhir itu dilakukan, saya yakin kesimpulannya akan
menempatkan JAI sebagai aliran teologis-sufistik yang mirip dengan
gerakan tarekat yang at home dalam NU.

Imam Ghazali Said , pengasuh Pesma “An-Nur”, anggota LBM PB NU, dan
ketua FKUB Kota Surabaya